Berita  

Dugaan Kisruh Dana BUMTi Tirta Kencana: Modal Rp.225 Juta Diduga Hanya Dikelola Rp.100 Juta, Ketua Mundur, Pengurus Saling Bongkar.

Nurul Huda

Tubaba, indonewsmedia.com __ Tiyuh Tirta Kencana kembali diterpa isu tak sedap. Program Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMTi) dengan modal Rp.225 juta yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi warga, justru berubah menjadi bola panas. Pengelola saling lempar pernyataan, dana tidak jelas alirannya, dan ketua BUMTi bahkan memilih mundur. Senin 17/11/2025.

 

Hengki: Dana Masuk Rp.225 Juta, Dialokasikan untuk Kambing dan Nila

 

Bendahara BUMTi, Hengki, menjelaskan bahwa dana Rp225 juta telah masuk ke rekening BUMTi sepenuhnya. Menurutnya, dana itu digunakan untuk:

 

Usaha Kambing (Rp180 jutaan)

Kandang ukuran 6 × 20 meter: Rp64 juta

Kayu 6 kubik & asbes 20 kodi

Pembelian kambing 31 ekor (termasuk 1 jantan): Rp.82 juta

Pakan: Rp.34 juta

 

Usaha Ikan Nila Dana turun awal Rp.10 juta, rencana total Rp.20 juta

Diserahkan kepada pengelola kolam bernama Andi Disiapkan waring, bibit, dan pakan.

 

Hengki juga mengakui ada pengambilan dana Rp.1 juta per orang untuk operasional, termasuk dirinya, ketua, sekretaris.

 

Menariknya, ia mengatakan BUMTi lama dengan modal Rp.150 juta telah “dibekukan”, dan dananya sudah “kembali ke rekening BUMTi”. Namun tidak dijelaskan secara rinci kondisi dana tersebut.

BACA JUGA:  Relawan Rakyat Tubaba bersatu mengadakan Jum'at berkah di simpang PU.

 

Andi, Pengelola Ikan Nila: “Bibit 3.500 Ekor, Banyak yang Mati. Soal Modal Saya Tidak Pernah Diberi Tahu.”

 

Di sisi lain, Andi, pengelola kolam nila, mengaku tidak tahu besaran modal usaha yang sebenarnya. “Bibitnya 3.500 ekor, tapi banyak yang mati. Saya hanya dikasih bibit, waring, dan pakan. Soal pembagian hasil saya belum tahu mungkin bagi dua hasil, gaji juga tidak ada,” ujarnya. Ia bahkan menyebut waring hanya satu gulung lebih dan pakan dua karung yang kini satu karung sudah habis.

 

Narasumber: “Yang Dikelola Hanya Rp.100 Juta, Sisa Rp.125 Juta Entah ke Mana”

 

Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan memberikan keterangan lebih mengejutkan. “Dana yang benar-benar dikelola hanya Rp.100 juta. Seharusnya 225 juta dari Tiyuh diserahkan ke BUMTi, tapi yang dikelola cuma 100. Yang 125 juta ke mana? Tidak ada yang menjelaskan.”

 

Ia juga mengaku kesal karena para pengurus mengambil dana operasional masing-masing Rp1 juta, sementara dirinya sebagai kepala unit kandang tidak mendapatkan apa-apa.

BACA JUGA:  Pemkab Tubaba Gelar Sertijab dari Novriwan kepada Bayana.

 

Ketua BUMTi Joni Mengundurkan Diri: “Saya Diajak Ambil Rp.100 Juta, Bukan 225 Juta”

 

Ketua BUMTi, Joni Arisandi, yang resmi mundur hari ini secara tertulis, memberikan pengakuan yang justru menambah keruh persoalan.

 

Menurutnya, dana yang ia ketahui hanya Rp.100 juta, bukan Rp.225 juta. “Saya diajak bendahara ambil uang di BRI. Yang saya pegang 100 juta, bukan 225. Waktu itu saya tidak cek buku rekening.”Joni juga mengakui tidak pernah memeriksa saldo rekening BUMTi sejak awal.

 

Soal Dana Operasional Rp1 Juta per Orang, Ia membenarkan adanya pembagian dana yang disebut sebagai “gaji” BUMTi. “Gaji satu juta per bulan untuk ketua, sekretaris, bendahara, pembina, ketua unit, dan anak kandang. Gaji diambil dari permodalan bulan September–Desember.”

 

Kisruh Semakin Terang: Dana Tidak Sinkron, Pengurus Tidak Kompak, dan Usaha Belum Jelas

 

Dari rangkaian pernyataan para pihak:

 

Bendahara mengaku dana Rp.225 juta masuk penuh.

 

Ketua BUMTi hanya memegang Rp.100 juta dan tidak tahu kemana sisanya.

BACA JUGA:  ‎Rapat Banggar dan TAPD di DPRD Tubaba Digelar Tertutup, Media Dilarang Masuk.

 

Pengelola ikan hanya diberi bibit dan pakan tanpa penjelasan modal.

 

Kepala unit merasa tidak adil karena pengurus lain mendapat dana operasional.

 

BUMTi lama dengan modal Rp150 juta juga tidak jelas nasibnya.

 

Dengan kondisi ini, masyarakat wajar bertanya: Benarkah dana Rp.225 juta benar-benar digunakan untuk usaha? Atau ada dana yang menguap tanpa pertanggung jawaban?

 

Yang pasti, mundurnya ketua BUMTi dan saling silang pendapat antar-pengurus semakin memperkuat dugaan bahwa pengelolaan dana tidak berjalan transparan.

(HN)