Berita  

Ratusan Wartawan Tubaba Bersatu Siap Gedor Kominfo, Desak Audit Anggaran dan Evaluasi Pejabat!

Nurul Huda

Tulang Bawang Barat, indonewsmedia.com – Ratusan wartawan yang tergabung dalam Media Tubaba Bersatu (MTB) bakal menggelar aksi damai besar-besaran menuntut hak-hak media yang diduga tidak direalisasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung.

 

Aksi ini direncanakan berlangsung pada Senin, 8 September 2025, dengan titik kumpul massa di Simpang Tiga Tiyuh Panaragan (Tugu Scorpio) sebelum bergerak menuju Kompleks Pemda Tubaba.

 

“Kami akan menggelar aksi damai di dua titik, yakni di kantor Dinas Kominfo dan DPRD Tubaba. Massa akan berkumpul di Simpang Tiga Panaragan sebelum bergerak bersama,” tegas Koordinator Aksi Damai, Jumat (5/9/2025).

BACA JUGA:  43 Personil Polres Tulang Bawang Barat di Lakukan PPL dan Pemuktahiran Data Catpers oleh Bid Propam Polda Lampung.

 

Menurutnya, kekecewaan ratusan insan pers tidak bisa dibendung lagi. “Kami sangat kecewa dengan kinerja Kominfo Tubaba. Hak-hak kami tidak direalisasikan, bahkan masih banyak tuntutan yang diabaikan,” ujarnya dengan nada geram.

 

Di tempat berbeda, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi menambahkan bahwa seluruh prosedur sudah ditempuh. “Hari ini surat pemberitahuan aksi sudah kami sampaikan kepada Polres Tubaba dan Kejari. Senin nanti kami resmi turun,” tegasnya.

Tuntutan Aksi Damai Media Tubaba Bersatu:

1. Mendesak Bupati Tubaba mengevaluasi dan mengganti pejabat di Dinas Kominfo Tubaba.

BACA JUGA:  Patroli malam Polsek Tumijajar, Ciptakan Situasi Kondusif jelang Pilkada.

 

2. Meminta Kejari Tubaba dan Unit Tipikor Polres Tubaba segera mengaudit serta mengusut penggunaan anggaran Dinas Kominfo dari APBD 2024–2025 yang diduga sarat penyimpangan.

 

3. Menuntut transparansi, keadilan, dan pemerataan anggaran Kominfo bagi seluruh media.

 

4. Jika Kominfo dinilai tidak mampu mengelola kerja sama media, MTB meminta agar anggaran dikembalikan ke SKPD masing-masing.

 

5. Mendesak Bupati Tubaba agar Kominfo tidak membuat aturan yang berbelit dalam menjalin kerja sama dengan media.

 

Gelombang protes ini diyakini akan menjadi ujian serius bagi Pemkab Tubaba, sebab jika tuntutan tidak digubris, desakan audit anggaran berpotensi menyeret pejabat terkait ke ranah hukum tindak pidana korupsi (Tipikor). (H/tim)