Tulang Bawang Barat, indonewsmedia.com – Data kerap menjadi cermin paling jujur dalam menilai keberhasilan sebuah program. Ketika angka-angka berbicara, ruang untuk menutupi kenyataan semakin sempit. Itulah yang kini terjadi pada pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba).
Berdasarkan data Distribusi Cakupan Cek Kesehatan Gratis Provinsi Lampung per 31 Mei 2026, Tubaba tercatat sebagai daerah dengan capaian terendah di seluruh Kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung.
Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah peserta CKG di Tubaba baru mencapai 3.678 orang. Angka itu terpaut sangat jauh dibandingkan Kabupaten Pringsewu yang berhasil menjangkau 36.041 peserta, Kabupaten Mesuji sebanyak 33.580 peserta, serta Kota Metro yang mencatat 30.493 peserta.
Tidak hanya itu, pada indikator agregat CKG, Tubaba kembali berada di posisi paling bawah dengan total 11.126 peserta. Fakta tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pelaksanaan program kesehatan yang selama ini digaungkan.
Ahmad Basri dari K3PP Tubaba menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
“Pertanyaannya, mengapa Tubaba berada di posisi paling buncit? Apakah kondisi ini menunjukkan kegagalan program kesehatan, atau justru kegagalan dalam pelaksanaan program di tingkat daerah?” tulisnya. Senin 8/6/2026.
Menurutnya, Program Cek Kesehatan Gratis sejatinya merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan mulia. Program ini dirancang untuk memperluas akses pelayanan kesehatan, meningkatkan deteksi dini penyakit, serta memperkuat upaya pencegahan penyakit di tengah masyarakat.
Namun, kebijakan yang baik tidak otomatis menghasilkan capaian yang baik. Keberhasilan sebuah program sangat ditentukan oleh kualitas implementasi di lapangan.
“Data yang menempatkan Tubaba di posisi terakhir mengindikasikan adanya persoalan dalam pelaksanaan program tersebut,” ujarnya.
Ia menilai terdapat sejumlah faktor yang kemungkinan menjadi penyebab rendahnya capaian tersebut. Mulai dari lemahnya sosialisasi kepada masyarakat, kurang optimalnya mobilisasi peserta, keterbatasan sumber daya kesehatan, rendahnya koordinasi antarinstansi, hingga lemahnya kepemimpinan dalam mendorong pencapaian target yang telah ditetapkan.
Dalam perspektif kebijakan publik, kegagalan implementasi bahkan dinilai lebih berbahaya dibandingkan kesalahan perencanaan. Sebab, masyarakat akhirnya kehilangan manfaat dari program yang sebenarnya telah disediakan oleh negara.
Karena itu, posisi terbawah yang kini ditempati Tubaba tidak bisa dianggap sekadar angka statistik. Data tersebut dinilai menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis.
“Jika kabupaten lain mampu menjangkau puluhan ribu warga, mengapa Tubaba hanya mampu menjangkau sebagian kecil dari sasaran yang ada?” katanya.
Pertanyaan lain pun bermunculan. Apakah masyarakat belum mengetahui keberadaan program tersebut? Apakah puskesmas belum maksimal melakukan pendekatan jemput bola? Ataukah tenaga kesehatan menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjalankan program tersebut?
Menurut Ahmad Basri, pertanyaan-pertanyaan itu sangat wajar mengemuka ketika data menunjukkan bahwa capaian CKG Tubaba menjadi yang terendah di Provinsi Lampung.
Ia mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan, melainkan hak dasar masyarakat yang dijamin oleh konstitusi dan wajib dipenuhi negara.
Dalam kondisi demikian, ia menilai DPRD Tubaba tidak boleh tinggal diam. Sebagai lembaga pengawas, DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terkait rendahnya capaian program tersebut.
“Hearing atau rapat kerja dengan Dinas Kesehatan perlu dilakukan guna mengetahui secara jelas penyebab rendahnya capaian Program Cek Kesehatan Gratis di Tubaba,” tegasnya.
Pengawasan DPRD dinilai penting karena program kesehatan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, tetapi juga menyangkut keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar publik tidak terjebak pada politik pencitraan melalui berbagai slogan pelayanan kesehatan gratis yang selama ini disampaikan pemerintah daerah.
“Ukuran keberhasilan bukan terletak pada banyaknya publikasi, melainkan pada capaian nyata yang dapat dibuktikan melalui data,” katanya.
Data yang telah dirilis menunjukkan bahwa Tubaba saat ini berada di peringkat terbawah dalam cakupan Program Cek Kesehatan Gratis di Provinsi Lampung. Fakta tersebut, menurut K3PP, harus dibaca sebagai bentuk kegagalan yang memerlukan evaluasi menyeluruh dan langkah perbaikan yang nyata.
Kritik yang disampaikan, lanjutnya, tidak boleh dipandang sebagai serangan politik ataupun kritik yang berlebihan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari upaya mendorong perbaikan pelayanan publik.
“K3PP percaya bahwa data harus menjadi dasar evaluasi, bukan sekadar pajangan dalam presentasi. Sebab kesehatan masyarakat terlalu penting untuk dipertaruhkan oleh kelalaian birokrasi,” ujarnya.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan penjelasan panjang mengenai keberhasilan sebuah program. Yang dibutuhkan adalah pelayanan kesehatan yang benar-benar hadir, menjangkau seluruh lapisan warga, serta memberikan manfaat nyata bagi kehidupan mereka.
(Red)
