Tubaba, indonewsmedia.com – Kunjungan Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama anggota DPRD Tubaba ke dapur MBG Kagungan Ratu justru membuka keruwetan baru dalam tata kelola dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai dari kejelasan tugas ahli gizi, hingga perbedaan keterangan menu dan harga yang diterima penerima manfaat, menjadi sorotan tajam.
Dalam kunjungan tersebut, Aulia, yang disebut sebagai ahli gizi MBG Kagungan Ratu, dipertanyakan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Tubaba terkait tugas dan fungsi serta berada di bawah naungan siapa. Aulia menyampaikan bahwa dirinya berada di bawah MBG. Namun pernyataan tersebut langsung ditanggapi oleh Kepala Dinas Kesehatan yang menegaskan bahwa tugas ahli gizi sejatinya sejalan dengan Satgas, yakni melakukan pengawasan dan monitoring.
“Kalau terkait menu dan gizi itu tanggung jawab ahli gizinya,” ujar Kepala Dinas Kesehatan di lokasi. Sabtu 31/1/2026.
Saat ditanya mengenai menu MBG yang sebelumnya ramai dipersoalkan publik, yakni lemet, jeruk, susu, dan telur, Aulia menyebutkan nilai harga yang menurutnya masih sesuai.
“Lemet nilainya Rp2.000. Seluruh isi omprengan itu Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar,” jelasnya.
Ketika ditanya apakah nilai tersebut sudah layak, Aulia menegaskan, “Ya, sesuai menurut saya perporsinya.”
Ia juga menjelaskan bahwa untuk B3 dirapel selama empat hari, sementara untuk porsi besar bagi ibu hamil dan ibu menyusui (bumil dan busui) disebut bernilai Rp40.000.
“Kemarin kita kasih bubur kacang hijau dari UMKM, ada kisoi, satu buah naga, dua buah pir, satu telur, dan dua roti homemade,” ujarnya.
Namun, keterangan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi di lapangan, di mana sejumlah penerima manfaat mengaku tidak menerima menu secara utuh seperti yang dijelaskan. Perbedaan antara paparan ahli gizi dan isi paket yang sampai ke tangan masyarakat pun memunculkan pertanyaan serius: ke mana hilangnya menu MBG tersebut?
Dugaan ketidaksesuaian nilai semakin menguat setelah Agus, pihak SPPG, memberikan penjelasan terkait nominal anggaran.
“Nominal Rp40.000 itu menggunakan koperasi dan UMKM lokal. Harga semua dari akuntansi. Kalau belum sesuai, kami berusaha menampilkan yang bagus, pakai daging, dan pasti cost-nya tinggi. Untuk balita Rp8.000 per hari (Rp32.000 empat hari), dan busui Rp10.000 per hari (Rp40.000),” jelas Agus.
Saat ditanya soal tanggung jawab jika ada menu yang hilang di perjalanan, Agus menyebut pihaknya membuka ruang komplain.
“Kalau ada kekurangan boleh komplain ke sini, nanti kita kasih. Akan kami evaluasi, hilangnya di mana, mulai dari packing sampai ke penerima manfaat. Kalau memang tidak benar, boleh minta ganti,” ujarnya.
Agus juga memaparkan rincian harga menu MBG, di antaranya:
1 cup bubur kacang hijau: Rp4.000
1 buah naga: Rp5.000
1 butir telur: Rp2.000
1 buah roti: Rp2.750
4 kotak susu UHT: Rp16.000
Meski demikian, ia mengakui adanya penyesuaian menu dengan alasan kewajiban dari BGN, khususnya penggunaan menu daging untuk menutup kekurangan menu basah.
“Yang penting klop dengan pagu,” katanya mengakhiri.
Rentetan perbedaan keterangan ini semakin memperkuat dugaan lemahnya pengawasan, potensi selisih menu, dan ketidakjelasan tanggung jawab dalam pelaksanaan MBG Kagungan Ratu.
Publik pun mendesak agar Satgas, DPRD, dan BGN tidak berhenti pada klarifikasi semata, melainkan melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan agar program MBG tidak berubah menjadi sekadar laporan di atas kertas, sementara manfaat riilnya justru berkurang di tangan masyarakat.
(H/N)
