Tubaba, indonewsmedia.com — Polemik terkait BUMTi lama Kagungan Ratu semakin menimbulkan tanda tanya besar. Program yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi masyarakat itu justru diduga tidak berjalan, sementara modal yang pernah digulirkan tak jelas rimbanya. Hingga kini, data yang menjadi kunci penyelesaian justru disebut-sebut tidak kunjung diberikan oleh pemerintah Tiyuh.
Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat mulai mencermati sinyal janggal itu. Muslih, Irban V, menegaskan bahwa laporan dugaan mandeknya BUMTi harus ditelusuri secara resmi.
“Coba konfirmasi dulu dengan camat, sudahkah dimonev oleh camat. Mendengar informasi ini harus dipelajari dulu, apa info dari kecamatan saat monev dana desa termasuk BUMTi,” ujarnya. 12/12/2025.
Sementara itu, Camat Tulang Bawang Udik, Iwan Setiawan, SH., MH., membenarkan bahwa BUMTi di era kepalo Tiyuh lama, Tri, memang bermasalah dan sudah dua kali ganti pengurus. Namun hingga saat ini, proses verifikasi oleh PMD belum tuntas karena pengurus baru kesulitan mendapatkan data simpan pinjam.
“Pengurus pertama Joko, sudah diganti Wawi, sekarang Muklis. Ini mau dikonfirmasi ulang dengan Tiyuh, kalau simpan pinjam macet, macetnya di mana. Kami minta nama by name dan alamat, pinjamannya berapa, agar bisa dilakukan upaya,” kata Iwan.
Namun harapan itu terhambat. Menurut camat, data yang seharusnya disediakan oleh pemerintah Tiyuh justru tidak diberikan, sehingga upaya penagihan dan pembenahan mandek di tengah jalan.
“Kami dulu merekomendasikan agar segera diselesaikan. Tapi pengurus lama mau minta data lagi ke pemerintah Tiyuh dulu. Minimal kalau ada hutang, harus jelas hutang atas nama siapa dan berapa. Sekarang datanya belum ada. Informasi dari Tiyuh sudah lama diminta tetapi belum diberikan,” tegasnya.
Situasi ini membuat publik semakin geram. Bagaimana mungkin sebuah badan usaha yang mengelola uang puluhan hingga ratusan juta rupiah bisa berjalan tanpa administrasi yang jelas? Dan mengapa pemerintah Tiyuh tak kunjung menyerahkan data penting yang menjadi dasar penyelesaian?
Selama data belum dibuka ke publik maupun pihak kecamatan, dugaan penyimpangan dana BUMTi Kagungan Ratu akan semakin kuat dan kepercayaan masyarakat akan terus tergerus.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Tiyuh belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan penyerahan data tersebut.
(H/N)
