Way Kanan, indonewsmedia.com – Sebuah kejanggalan dalam administrasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Way Kanan menyeruak ke publik. Kasus pemberhentian almarhum Rio Agung Saputra, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, menimbulkan pertanyaan serius sekaligus kemarahan keluarga.
Rio resmi diangkat sebagai CPNS melalui SK Bupati Nomor 13.167/V.02-WK/HK/2020 pada Desember 2020. Namun, baru tujuh bulan mengabdi, pandemi Covid-19 merenggut nyawanya pada 2021. Harapan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara penuh pun sirna sebelum sempat diwujudkan.
Pasca kepergian Rio, seluruh administrasi telah diselesaikan. Taspen mencairkan tabungan dan asuransi, rekening gaji diblokir, dan pihak keluarga menerima keterangan bahwa urusan kepegawaian telah tuntas.
Namun, pada Mei 2025, keluarga dikejutkan dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dengan Hormat Nomor 100.3.3.2-157 Tahun 2025. Dalam SK tersebut tertulis bahwa Rio memiliki masa kerja golongan 3 tahun 7 bulan. Fakta ini jelas bertolak belakang dengan kenyataan bahwa almarhum hanya bekerja 7 bulan.
“Ini sangat janggal. Semua urusan anak saya sudah selesai sesuai arahan Taspen, tapi kenapa ada SK baru yang mencantumkan masa kerja 3 tahun 7 bulan? Apakah ada permainan data?” tegas Safriudin, ayah Rio, dengan nada geram, Jumat (12/9/2025).
Safriudin warga Tubaba, selaku ahli waris, kini menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan meminta dukungan media untuk membongkar misteri di balik SK tersebut. Ia menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari Pemkab Way Kanan.
Kasus ini pun memantik amarah publik. Warga menilai ada dugaan manipulasi data yang tidak hanya merugikan keluarga korban, tetapi juga merusak kredibilitas birokrasi. Jika benar terjadi, hal ini bisa membuka pintu dugaan korupsi atau permainan angka di lingkungan pemerintahan.
Masyarakat mendesak agar inspektorat, BKN, hingga aparat penegak hukum segera turun tangan menyelidiki. Sebab, di balik angka yang tampak sepele, ada harga diri keluarga yang terluka dan marwah pemerintahan yang dipertaruhkan. (H/tim)
