Tulang Bawang, indonewsmedia.com – Sebanyak 250 wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Tulangbawang Bersatu (FWTB) siap menggelar Aksi Damai menuntut pencopotan Kepala Dinas Kominfo Tulang Bawang, Nanan Wisnaga, beserta kroninya. Aksi ini dipicu berbagai kebijakan Kominfo yang dinilai memberangus perusahaan media lokal dan mematikan ruang gerak pers.
Koordinator Aksi (Korlap) FWTB, Abdul Rohman, menegaskan aksi damai merupakan hasil keputusan bersama dalam musyawarah para pimpinan organisasi wartawan di Tulangbawang yang digelar di Posko FWTB, Selasa (9/9).
“Dalam musyawarah ada dua opsi. Pertama, mengirim surat resmi berisi lima tuntutan ke Pemkab Tulangbawang dengan tenggat 15 hari kerja. Jika tak ada respon, baru aksi dilakukan. Namun, seluruh peserta sepakat memilih opsi kedua, yakni langsung menggelar aksi damai. Ini cara paling efektif untuk menyuarakan protes atas kebijakan yang menyudutkan media,” ujar Abdul Rohman, Rabu (10/9/2025).
Aksi damai rencananya digelar pada Senin, 15 September 2025, mulai pukul 08.00 WIB. Titik kumpul ditetapkan di Tugu Garuda, lalu dilanjutkan long march menuju dua lokasi strategis: Kantor Bupati Tulangbawang dan Gedung DPRD Tulang Bawang.
Dalam aksi nanti, FWTB membawa lima tuntutan utama:
1. Mencopot pejabat Kominfo – Bupati dan Wakil Bupati Tulangbawang diminta segera mengganti Kepala Dinas Kominfo beserta Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kasi di Bidang Pengelolaan Informasi dan Kemitraan Humas.
2. Membatalkan surat edaran bermasalah – FWTB menolak Surat Edaran Kepala Dinas Kominfo No. B/400.14.5.6/42/IV.14/III/2025 tertanggal 12 Maret 2025 tentang Kriteria Perusahaan Pers pada Relasi Media, khusus poin (a) yang mewajibkan perusahaan pers harus terverifikasi Dewan Pers.
3. Mengembalikan anggaran publikasi – Meminta Pemkab menganggarkan kembali belanja publikasi dan pembelian surat kabar/bahan bacaan (koran) di setiap OPD, Sekretariat DPRD, dan Sekretariat Bupati.
4. Transparansi anggaran Kominfo – Meminta pejabat Kominfo ke depan lebih transparan dalam pengelolaan anggaran publikasi/advertorial, surat kabar, serta belanja barang dan jasa.
5. Sistem pendaftaran media yang jelas – Mendesak Pemkab membuat sistem pendaftaran dan pendataan perusahaan pers dengan memperhitungkan spesifikasi atau kelas media agar kepastian kerja sama dengan pemerintah daerah lebih terjamin.
Abdul Rohman menegaskan aksi damai ini bukan sekadar perlawanan simbolis, melainkan bentuk perjuangan wartawan untuk menyelamatkan masa depan pers lokal di Tulang Bawang.
“Kita jangan menyerah pada kebijakan yang memberangus media. Kita adalah insan pers yang punya semangat juang. Mari bersama bahu-membahu memperjuangkan keberlangsungan perusahaan media. Keadilan harus ditegakkan, kesejahteraan wajib dirasakan seluruh masyarakat,” tegasnya.
Senin (15/9/2025) pun diyakini akan menjadi hari bersejarah, ketika ratusan wartawan turun ke jalan dengan satu suara: menuntut keadilan dan keberpihakan bagi dunia pers. (H/red)
