Tubaba, indonewsmedia.com — Polemik pupuk subsidi kembali memanas di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kali ini, keluhan datang dari Sunari, anggota Kelompok Tani Sido Makmur di Tiyuh Tri Tunggal Jaya, yang merasa dianaktirikan dalam pembagian pupuk bersubsidi.
Saat ditemui di rumahnya, Kamis (15/8/2025), Sunari mengaku mendapat peringatan halus dari rekan-rekannya agar berhati-hati mengungkap persoalan ini.
“Kami ini dari tiyuh paling ujung, orang biasa saja, takut nanti jadi korban. Memang tidak ada intimidasi langsung, tapi sudah ada kabar yang menyuruh hati-hati kalau mau bicara,” ujarnya.
Sunari menuturkan, pada 2023 ia masih menerima jatah satu kuintal pupuk subsidi melalui Gapoktan. Namun, harga yang dibayarkan jauh di atas HET.
“Saya ambil di tempat Muhammad Mufakir, adiknya Ketua Gapoktan. Harganya Rp360 ribu per kuintal untuk satu paket pupuk. Tahun 2024 dan 2025 saya nggak dapat sama sekali. Ada teman kelompok yang beli pupuk merah Rp380 ribu. Padahal kata menteri HET cuma Rp90 ribu per zak. Kok di sini bisa dua kali lipat?” keluhnya.
Pengakuan Adik Ketua Gapoktan Muhammad Zakir, yang disebut Sunari, membenarkan harga jual tersebut. Ia mengaku hanya mengikuti arahan kios penyalur pupuk milik Rubi, mantan anggota DPRD dari Fraksi PDIP.
“Dulu kami jual Rp305 ribu per sak karena disuruh Rubi, katanya itu harga subsidi. Di kios Arya saja Rp290 ribu. Walau sudah setor RDKK, kami cuma dapat 2–3 ton, padahal anggota kelompok tani ada 200 orang. Jadi bingung membaginya,” kata Mufakir.
Menurutnya, maraknya pembelian pupuk subsidi oleh pihak di luar kelompok tani semakin memperparah situasi.
“Banyak yang jual Rp350 ribu sampai Rp400 ribu. Kalau musim tanam bisa tembus Rp500 ribu. Pupuk datang langsung habis, nggak pernah numpuk,” tegasnya.
Keterangan Pemilik Kios Rubi membenarkan bahwa harga pupuk subsidi pada 2024 dijual Rp360 ribu per paket.
“Tahun 2022–2023 kami jual sesuai HET karena aturannya begitu. Untuk Tri Tunggal Jaya, saya agak lupa harganya, sudah lama sekali. Kios saya mulai dari 2022–2023. Tahun 2019 sampai 2024 kami sudah berhenti sebelum saya jadi dewan,” jelasnya saat ditemui di kios SP 1 Tiyuh Tunas Jaya.
Petani Terjepit Fakta ini menunjukkan persoalan pupuk subsidi di lapangan bukan hanya soal stok yang terbatas, tapi juga harga yang melambung jauh di atas ketentuan. Di saat pemerintah pusat mengklaim menjaga harga, realitas di Tubaba membuat petani kecil seperti Sunari kian terpojok. (H/tim GWI).
