Bondowoso, indonewsmedia.com – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus berpacu dengan waktu untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Di tengah lonjakan harga material konstruksi yang cukup signifikan, Pemkab tetap menargetkan penanganan 134 titik jalan rusak yang tersebar di 23 Kecamatan sepanjang tahun 2026.
Program perbaikan tersebut menjadi bagian dari Program Rantas (Percepatan Peningkatan Kualitas Jalan dan Aksesibilitas) yang difokuskan pada jalan desa, jalan penghubung antar-Kecamatan, hingga jalan lingkungan yang memiliki peran vital dalam aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
”Jadi, itu semua menjadi prioritas kita,” tegas pemerintah daerah terkait komitmen percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Selasa 2/6/2026.
Namun, upaya tersebut tidak berjalan mulus. Lonjakan harga aspal sejak awal April 2026 menjadi tantangan serius yang berdampak langsung terhadap proses pengadaan proyek.
Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso, Anshori, membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, kenaikan harga aspal yang mencapai Rp700 ribu per ton membuat sejumlah penyedia jasa konstruksi enggan mengikuti proses lelang.
Sebelumnya, harga aspal masih berada di kisaran Rp1,7 juta per ton. Kini harganya melonjak hingga mencapai Rp2,4 juta per ton. Kenaikan tajam tersebut membuat banyak kontraktor menilai harga satuan proyek yang telah ditetapkan tidak lagi sesuai dengan kondisi pasar.
”Di saat itu, mungkin teman-teman penyedia berpikir, ‘oh iya ya, ini kok terlalu jauh’. Mereka akhirnya enggan untuk ikut,” ujar Anshori.
Akibat minimnya peserta lelang, tender proyek jalan di Bondowoso terpaksa diperpanjang hingga tiga kali. Kondisi tersebut menjadi pukulan bagi percepatan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Menyikapi situasi itu, Dinas BSBK bergerak cepat melakukan evaluasi harga satuan pekerjaan. Tim turun langsung melakukan pengecekan ke sejumlah Asphalt Mixing Plant (AMP) di Jember dan Situbondo guna mendapatkan data harga material terkini sebagai dasar penyesuaian anggaran.
Meski demikian, revisi harga material membawa konsekuensi tersendiri. Dengan pagu anggaran yang tidak berubah, kenaikan biaya bahan baku secara otomatis mengurangi volume pekerjaan yang dapat dikerjakan pada tahun ini.
134 Titik Jalan Jadi Sasaran Perbaikan Melalui Program Rantas, Pemkab Bondowoso menargetkan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan sepanjang 31,46 kilometer yang tersebar di 134 titik lokasi.
Perbaikan tidak hanya berupa penambalan jalan berlubang, tetapi juga peningkatan kualitas konstruksi menggunakan material hotmix atau aspal beton agar jalan lebih kuat, tahan lama, dan nyaman digunakan masyarakat.
Sejumlah ruas jalan yang telah selesai diperbaiki dan diresmikan pada Mei 2026 berada di wilayah Poncogati dan Desa Suling Kulon, Kecamatan Cermee. Kehadiran infrastruktur yang lebih baik di wilayah tersebut disebut telah memperlancar distribusi hasil pertanian dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Sementara itu, uji coba peningkatan kualitas jalan dengan teknologi hotmix juga dilakukan di ruas strategis Jalan HOS Cokroaminoto yang selama ini menjadi salah satu jalur dengan tingkat kerusakan cukup tinggi.
Wilayah Prioritas Beberapa wilayah yang masuk dalam prioritas penanganan tahun ini antara lain:
Kecamatan Prajekan.
Kecamatan Pujer.
Ruas Jalan HOS Cokroaminoto.
Jalur alternatif di Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, yang digunakan masyarakat pasca penutupan Jembatan Sentong.
Data pemerintah daerah menunjukkan kondisi infrastruktur jalan di Bondowoso masih membutuhkan perhatian serius. Saat ini, hanya sekitar 17 persen jalan kabupaten yang berada dalam kondisi baik. Sisanya akan diperbaiki secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Sumber Dana Perbaikan Jalan Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, Pemkab Bondowoso mengalokasikan anggaran hampir Rp50 miliar dari berbagai sumber pendanaan.
Porsi terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), terutama untuk pembangunan jalan di kawasan yang berkaitan dengan aktivitas industri rokok dan masyarakat penerima manfaat dana cukai.
Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Bondowoso tetap mengalokasikan dana mandiri melalui APBD guna memastikan program perbaikan jalan tetap berjalan.
Pada tingkat desa, pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan juga didukung melalui pemanfaatan Dana Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Meski dihantam kenaikan harga material dan tekanan anggaran, Pemkab Bondowoso memastikan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama. Sebab, jalan yang layak bukan hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi urat nadi pertumbuhan ekonomi, distribusi hasil pertanian, hingga akses pelayanan publik bagi warga di seluruh pelosok daerah.
(Red)
