Tulang Bawang, indonewsmedia.com – Polemik antara ratusan perusahaan pers dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tulang Bawang memasuki babak baru. Menindaklanjuti aksi damai yang digelar Forum Wartawan Tulang Bawang Bersatu (FWTB) beberapa hari lalu, DPRD Tulang Bawang akhirnya menjadwalkan hearing bersama Diskominfo, Rabu (17/9/2025).
Dalam forum tersebut, DPRD akan diminta untuk bersikap tegas: apakah berani merekomendasikan pencopotan Kadis Kominfo beserta jajarannya serta membatalkan Surat Edaran (SE) kontroversial yang dianggap merugikan ratusan media, atau justru memilih berpihak pada kebijakan Diskominfo yang menuai kecaman?
Koordinator Lapangan FWTB, Erwinsyah, menyambut positif langkah cepat DPRD.
“Alhamdulillah DPRD merespons tuntutan kami dan langsung mengagendakan hearing dengan Diskominfo. Kita akan sama-sama menyaksikan, apakah mereka berani berpihak pada media dan rakyat, atau justru sebaliknya,” tegas Erwinsyah.
Menurutnya, seyogianya Diskominfo menjadi mitra sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah dan media. Namun, kebijakan Kadis Kominfo dinilai justru memperkeruh suasana hingga memicu gelombang aksi damai.
“Ini sejarah kelam bagi Tulang Bawang. Ratusan media sampai harus turun ke jalan hanya karena kebijakan yang merugikan,” tambahnya.
Lima Tuntutan FWTB Dalam aksi sebelumnya, FWTB menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemkab Tulang Bawang:
1. Segera mengganti Kadis, Sekretaris, Kabid II, dan Kasi Bidang Pengelolaan Kemitraan Diskominfo Tuba karena dianggap gagal menjadi mediator antara pers dan pemerintah.
2. Membatalkan SE Kadis Kominfo tertanggal 12 Maret 2025 No: B/400.14.5.6/42 IV.14/III/2025 yang dianggap bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
3. Mengembalikan anggaran publikasi dan belanja koran cetak ke masing-masing satker, bukan dipusatkan di Diskominfo.
4. Menerapkan pendataan perusahaan pers dengan memperhatikan spesifikasi dan grade media sebagai dasar kerja sama dengan Pemkab.
5. Mendorong pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel dalam tata kelola media serta realisasi anggaran publikasi, advertorial, dan surat kabar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD. Sementara itu, Ketua DPRD Tulang Bawang yang coba dikonfirmasi tim media masih belum dapat memberikan pernyataan lantaran sedang sibuk.(H/tim)
