Tulang Bawang Barat, indonewsmedia.com — Potret buram pelayanan sosial dan kesehatan kembali tersingkap di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di tengah gencarnya program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, seorang anak perempuan justru diduga luput dari perhatian selama bertahun-tahun.
Anisa (11), warga Tiyuh Panaragan Jaya Utama, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, hidup dalam keterbatasan dengan kondisi kesehatan yang memprihatinkan. Ia diketahui menderita penyakit kejang (step) sejak usia dua tahun. Namun hingga kini, tidak terlihat adanya intervensi serius dari pemerintah tiyuh, Dinas Sosial, maupun pemerintah daerah, Senin (6/4/2026).
Kondisi ini memantik pertanyaan tajam publik: ke mana arah fungsi pengawasan, pendataan, dan perlindungan terhadap warga miskin yang seharusnya menjadi prioritas?
Ayah Anisa, Sutarman, mengungkapkan bahwa anaknya sempat terdaftar sebagai peserta BPJS gratis pada 2017. Namun, kepesertaan tersebut kini tidak lagi aktif dan tidak pernah diperpanjang.
“Dulu dapat BPJS gratis, tapi sekarang tidak aktif. Kalau berobat harus bayar umum. Saya tidak mampu,” kata Sutarman dengan nada kecewa.
Ironisnya, saat keluarga mencoba kembali mengurus BPJS gratis, mereka justru terbentur alasan klasik: keterbatasan kuota.
“Saya sudah ajukan lagi, tapi katanya kuota masih kosong. Anak saya sakit, tapi tidak ada jaminan berobat,” ujarnya.
Fakta ini memperlihatkan dugaan lemahnya sistem verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial. Di satu sisi, pemerintah kerap mengklaim program bantuan telah tepat sasaran. Namun di sisi lain, warga yang secara nyata membutuhkan justru terabaikan tanpa solusi konkret.
Sutarman sehari-hari bekerja sebagai buruh penyadap karet dengan penghasilan tidak menentu. Untuk memenuhi kebutuhan pokok saja kerap kesulitan. Sementara itu, istrinya, Sumini, hanya mampu membantu ekonomi keluarga dengan membuat kerupuk rumahan secara sederhana.
Dalam keterbatasan tersebut, pengobatan Anisa berjalan tidak optimal, bahkan sering terhenti saat keluarga tidak memiliki biaya.
“Kalau ada uang kami berobat, kalau tidak ya tidak bisa apa-apa,” ungkapnya lirih.
Situasi ini menjadi tamparan keras bagi Dinas Sosial dan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Program jaminan kesehatan yang selama ini digaungkan sebagai solusi bagi masyarakat miskin, pada kenyataannya belum sepenuhnya menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Ketidakaktifan BPJS, alasan kuota yang tidak transparan, serta minimnya respons dari aparat Tiyuh mengindikasikan adanya persoalan serius dalam tata kelola bantuan sosial. Jika kondisi seperti ini terus berulang, maka wajar jika publik mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar kesehatan warganya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait penyebab tidak aktifnya BPJS Anisa serta langkah konkret yang akan diambil untuk menangani kasus tersebut.
(Red/tim)
