Tulang Bawang Barat, indonewsmedia.com — Kisruh layanan BPJS gratis di Kabupaten Tulang Bawang Barat memasuki babak baru. Setelah banyak warga mengeluhkan kartu BPJS mereka tiba-tiba dinonaktifkan di tengah kebutuhan berobat rutin, jawaban pemerintah daerah justru semakin menambah kebingungan dan memicu keresahan.
Karyawanto, S.Kep., M.Kes, Kabid Bina Program dan Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Tubaba, membenarkan bahwa sejumlah peserta BPJS gratis memang dinonaktifkan oleh sistem. Ia menyebut masyarakat masih bisa diaktifkan kembali, tetapi prosedurnya berbelit dan memakan waktu.
“Nanti diusulkan melalui Dinas Sosial kemudian ke BPJS Kesehatan untuk diaktifkan kembali. Yang menonaktifkannya melalui sistem, jadi tidak terkoreksi mana yang berobat rutin dan tidak,” jelasnya. Senin 17/11/2025.
Menurutnya, peserta dengan penyakit menahun seperti diabetes, TBC, atau gangguan jiwa yang membutuhkan obat rutin tetap bisa diusulkan kembali agar aktif.
Namun kondisi di lapangan jauh lebih pelik. Karyawanto mengakui kuota BPJS gratis 2025 sudah habis total, termasuk kuota urgensi.
“Untuk peserta baru, kuotanya sudah habis. Kita ada kuota urgensi 500 peserta, itu pun sudah habis karena sudah akhir tahun,” katanya.
Warga Miskin Diminta “Sabar”, Atau Bayar Sendiri Dulu.
Karyawanto juga menyampaikan bahwa daftar masyarakat kurang mampu yang mengajukan permohonan BPJS gratis kini mengular panjang.
“Antrian panjang, jadi yang usulan penambahan peserta itu panjang antriannya. Jadi harus bersabar,” ucapnya.
Ironisnya, ia mengimbau warga yang benar-benar mendesak agar mendaftar BPJS mandiri dan membayar sendiri, meskipun mereka masuk kategori tidak mampu.
“Kalau yang sudah sangat urgensi kami sarankan mendaftar mandiri bayar pribadi ambil kelas 3. Nanti tahun 2026 kita mutasikan ke penerima bantuan BPJS daerah,” pungkasnya.
Dengan kata lain, warga miskin yang semestinya dilindungi negara justru diminta menanggung biaya sendiri terlebih dahulu—baru satu tahun kemudian dapat dialihkan ke BPJS gratis.
Dinas Kesehatan Bicara “Pemutihan BPJS Mandiri”, BPJS Justru Membantah.
Situasi makin memanas ketika Karyawanto menyebut adanya pemutihan untuk peserta BPJS mandiri yang menunggak lama.
“BPJS mandiri yang sudah menahun tidak bayar jadi nonaktif, ada pemutihan jadi hanya bayar satu tahun terakhir. Keterangan lengkapnya kami belum tanya ke BPJS, tapi di media sosial sudah banyak informasinya,” ujarnya.
Namun kabar ini langsung dibantah BPJS Kesehatan Tubaba.
Ketika dikonfirmasi, Kepala BPJS Kesehatan Tubaba, Jhonson Parulian Marbun, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pemutihan apapun pada November ini.
“Belum ada petunjuk teknis dari Kemenkeu terkait pemutihan tunggakan BPJS, kak,” tegasnya.
Dua pernyataan yang saling bertolak belakang dari dua instansi pemerintah membuat masyarakat semakin bingung harus percaya pada siapa.
Publik Bertanya: Mengapa Data Tak Sinkron dan Warga Selalu Jadi Korban?
Jika ditarik dari seluruh pernyataan pejabat:
Kuota BPJS gratis habis.
Kuota urgensi 500 peserta juga habis.
Antrian warga miskin menumpuk panjang.
Peserta mendesak diminta bayar sendiri dulu.
Informasi soal “pemutihan” tidak sinkron antarinstansi.
Sementara itu, warga yang sedang sakit, harus kontrol rutin, dan butuh obat bulanan, justru dibiarkan terombang-ambing oleh informasi yang tak jelas dan saling bertabrakan.
Di sisi lain, sistem terus menonaktifkan peserta tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan. Pemerintah daerah berdalih anggaran dan kuota habis—alasan klasik yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Sampai kapan kesehatan warga harus bergantung pada kuota yang selalu habis, sistem yang memutus layanan secara otomatis, dan informasi pemerintah yang tidak sepaham satu sama lain?
Dan mengapa, setiap kali terjadi masalah BPJS, warga kecil yang paling dulu merasakan dampaknya?
(HN)
