TULANG BAWANG, indonewsmedia.com – Polemik terkait Surat Edaran (SE) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tulangbawang terus menuai kritik tajam dari kalangan pers. Para wartawan dan pemilik media menilai aturan tersebut tidak hanya merugikan secara profesional, tetapi juga menggerus perekonomian media lokal yang kini kian terpuruk.
Bupati Tulangbawang, Drs. Qudrotul Ikhwan, didesak mengambil langkah tegas dan bijak dalam menyikapi persoalan ini. Tekanan publik kian menguat lantaran Bupati sebelumnya telah berjanji kepada massa aksi wartawan pada 15 September 2025 untuk segera menuntaskan masalah tersebut.
“Retorika yang muncul dari SE ini jelas melemahkan pendapatan insan pers. Kita tidak hanya bicara wartawan, tetapi juga perusahaan media yang eksistensinya terancam akibat regulasi yang diduga bertentangan dengan aturan perundang-undangan,” tegas Jeffry dan Abdul Rohman, direktur media lokal, Senin (22/9/2025).
Mereka menilai kondisi ini sudah berlangsung selama dua tahun tanpa kepastian. Akibatnya, sejumlah wartawan merasa wajar turun ke jalan melakukan aksi protes karena dibiarkan tanpa pemasukan yang layak.
Masyarakat pers berharap agar Bupati Qudrotul Ikhwan menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap kebebasan pers dan keberlanjutan media lokal.
Salah satu tuntutan utama adalah pencopotan Kepala Diskominfo dari jabatannya, demi meredam kegaduhan dan memulihkan kepercayaan insan pers.
“Bupati harus berani menunjukkan sikap tegas. Jika tidak ada langkah nyata, maka hal ini justru akan memperburuk ekosistem pers di Tulangbawang, khususnya di Menggala yang menjadi pusat aktivitas media,” tambah mereka.
Kini, polemik SE Diskominfo menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Qudrotul Ikhwan. Publik menanti apakah ia mampu mengambil langkah strategis demi meredam gejolak, atau justru membiarkan konflik berkepanjangan yang berpotensi memperlemah sendi demokrasi di daerah. (H/tim).
