Tulang Bawang Barat, indonewsmedia.com – Program pupuk bersubsidi yang seharusnya meringankan beban petani justru berubah menjadi ajang permainan harga. Di bawah naungan Ketua Gapoktan Tarji, sejumlah kelompok tani di Tiyuh Kagungan Ratu Agung, Kecamatan Tulang Bawang udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. diduga menjual pupuk jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Nardi, salah satu anggota kelompok tani, mengaku menebus pupuk urea dan phonska seharga Rp.310 ribu per pasang melalui kelompok bernama Tego. Harga tersebut jelas melampaui HET yang ditetapkan pemerintah.
Tidak hanya Nardi, seorang warga perempuan juga mengaku membeli pupuk melalui kelompok tani milik Suwadi. Saat dikonfirmasi, Suwadi berdalih bahwa harga itu hasil kesepakatan bersama, yang diketahui Ketua Gapoktan Tarji.
“Kami setor ke ketua Gapoktan, Pak Tarji. Harga Rp.305 ribu itu hasil musyawarah, sudah termasuk biaya mobil dan bongkar muat. Dari gudang Pak Agil harga dasarnya Rp.280 ribu per pasang, ditambah Rp10 ribu per sak untuk gudang,” ungkap Suwadi, Sabtu (13/9/2025).
Suwadi menambahkan, pupuk tahun 2025 sudah ditebus, sementara untuk tahun 2026 masih menunggu giliran.
Darto, pengurus kelompok tani lain yang juga berada di bawah koordinasi Tarji, menguatkan adanya kenaikan harga.
“Untuk tahun ini sudah habis. Penebusan 2026 malah mencapai Rp320 ribu per pasang. Anggota kami ada sekitar 30 orang, tapi yang menebus tidak banyak. Justru lebih ramai di kelompok Pak Sumari,” kata Darto.
Fakta ini menyingkap praktik mark up harga pupuk bersubsidi di tingkat kelompok tani. Alih-alih sesuai HET, harga justru melambung di kisaran Rp.310 ribu–Rp.320 ribu per pasang. Ironisnya, praktik itu disebut-sebut mendapat restu langsung dari Ketua Gapoktan Tarji.
Pertanyaan besar pun muncul: apakah Gapoktan sengaja menutup mata, atau justru ikut menikmati selisih harga pupuk bersubsidi yang semestinya menjadi hak petani kecil?
Masyarakat kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk membongkar dugaan permainan kotor yang telah menjerat para petani, sementara jeritan mereka semakin terhimpit oleh biaya produksi yang membengkak. (H/tim GWI).
