Tubaba, indonewsmedia.com – jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, ketegangan politik semakin memuncak di Kabupaten Tulangbawang Barat, Lampung. 9/9/2024.
Situasi ini diwarnai oleh kontroversi calon tunggal yang memicu protes dan ketidakpuasan masyarakat Beberapa partai politik besar telah menyatukan kekuatan mereka dalam mendukung pasangan calon Novriwan Jaya dan Nadirsyah dari Koalisi Cinta Nona.
Dukungan tersebut datang dari 11 partai politik terkemuka, termasuk Partai Gerindra, PDIP, Nasdem, Hanura, PKS, PKB, Golkar, Partai Buruh, Demokrat, PAN, dan Perindo.
Sementara itu, pasangan calon Surya Jaya Rades dan Paisol (Surya-Pai) terpaksa menghadapi kenyataan pahit tanpa dukungan parpol, mengakibatkan mereka tidak memiliki kendaraan politik untuk bersaing.
Kondisi ini memicu seruan di kalangan warga Tubaba untuk memilih kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap monopoli calon.
Para relawan Surya-Pai telah mengorganisir diri untuk membentuk Tim Pemenangan Kotak Kosong yang bertugas memantau setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak mereka untuk memilih kolom kosong.
Surya Jaya Rades menegaskan bahwa gerakan ini bertujuan untuk menegakkan demokrasi dan bukan untuk melawan calon tertentu.
“Kami membentuk tim pemenangan untuk memastikan Pilkada Tubaba bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
Pakar Hukum Tata Negara, Yance Arizona, memberikan pandangannya mengenai situasi ini. Ia berpendapat bahwa jika calon tunggal kalah melawan kotak kosong, calon tersebut sebaiknya tidak mengikuti pilkada ulang.
“Kekalahan terhadap kotak kosong menunjukkan ketidaksetujuan mayoritas masyarakat terhadap calon tersebut. Menurut undang-undang, jika calon tunggal tidak memperoleh lebih dari 50% suara sah, maka pemilihan ulang dapat dilakukan,” jelas Yance Arizona.
Hal ini membuka kemungkinan bahwa Pilkada berikutnya mungkin akan diadakan pada tahun berikutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dengan situasi ini, seluruh perhatian kini tertuju pada Pilkada Tubaba 2024, menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai nasib demokrasi di kabupaten ini. (Red).
