Berita  

Sejumlah Bangunan Koperasi Merah Putih di Tubaba Mangkrak, Kepalo Tiyuh Pertanyakan Kejelasan Pembangunan.

Nurul Huda

TULANG BAWANG BARAT, indonewsmedia.com – Pembangunan sejumlah gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, menuai sorotan. Pasalnya, sejumlah bangunan dilaporkan belum rampung atau mangkrak, sementara di beberapa wilayah lain pembangunan telah menunjukkan perkembangan.

 

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

 

Kepalo Tiyuh Bandar Dewa, Anwar, mengaku telah menyampaikan persoalan mangkraknya pembangunan koperasi di wilayahnya kepada pihak kecamatan dan Babinsa. Namun, hingga kini dirinya mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan pembangunan.

 

“Koperasi kami mangkrak. Maka saya lapor ke camat dan Babinsa. Saya juga mempertanyakan kenapa belum selesai. Saya merasa iri, kenapa Koperasi Merah Putih kami belum selesai, sedangkan tiyuh lain sudah mendapatkan mobil,” ungkap Anwar. Minggu 22/11/2026.

 

Keluhan serupa disampaikan Kepalo Tiyuh Panaragan, Edison. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab terhentinya pembangunan karena menurutnya aparatur tiyuh tidak dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan pekerjaan.

 

“Kami tidak tahu penyebabnya karena aparatur tidak terlibat. Mereka mengerjakan sendiri. Kami hanya menyiapkan tanah. Khabarnya uangnya dibawa oleh seseorang berinisial Y dari Koramil. Kapan dilanjutkan, sampai sekarang belum ada kabar,” kata Edison.

BACA JUGA:  Siger Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting: Saatnya Bergerak untuk Rakyat, Menuju Tubaba TOP.

 

Edison juga menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat sekitar 39 bangunan Koperasi Merah Putih yang mengalami kondisi serupa. Namun, angka tersebut masih memerlukan verifikasi dari pihak terkait.

 

Pihak Penyedia Material Mengaku Merugi Rp165 Juta

 

Di sisi lain, seseorang yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku turut terdampak akibat persoalan pembangunan tersebut. Ia menyebut dirinya hanya membantu mencarikan material dan menjaga toko, bukan bagian dari pihak pelaksana maupun institusi TNI.

 

“Saya hanya membantu mencarikan material. Saya tidak berkaitan langsung dengan Kodim. Bahkan, saya juga menjadi korban karena uang pribadi saya sebesar Rp165 juta belum dibayarkan. Sementara tagihan toko-toko yang saya bantu carikan materialnya nilainya hampir Rp2 miliar,” ujarnya.

 

Ia menjelaskan, material yang dicarikan tersebut diperuntukkan bagi sejumlah lokasi, di antaranya Pulung Kencana, Daya Murni, dan Lembu Kibang.

 

Menurut pengakuannya, sebagian pembayaran memang telah dicicil. Namun, ia tidak mengetahui secara pasti jumlah pembayaran yang telah direalisasikan karena persoalan tersebut, menurut informasinya, telah diambil alih oleh Dandim.

 

“Sebagian sudah dicicil oleh Dandim. Jelasnya berapa, saya tidak tahu karena informasinya sudah diambil alih oleh Dandim. Namun, sampai sekarang belum selesai sehingga kami kembali melakukan protes,” jelasnya.

BACA JUGA:  Dinas PMD Lampung Utara Tidak Tahu Praktek Jual Beli Jasa Penyusunan APBDes.

 

Saat ditanya mengenai keterkaitannya dengan dua orang bernama Rusdi dan Yugo, narasumber tersebut membantah memiliki hubungan langsung dengan keduanya.

 

“Saya tidak ada keterkaitan dengan mereka berdua, Rusdi dan Yugo. Saya hanya menjaga toko dan mengurus tukang yang berkaitan dengan saya. Awalnya pekerjaan berjalan lancar dan tidak ada masalah,” katanya.

 

Ia juga menyebut Rusdi sebelumnya dikenal sebagai konsultan pembangunan Pasar Pulung Kencana. Menurut keterangannya, Rusdi dan Yugo merupakan pihak yang pernah melaporkan persoalan tersebut kepada Dandim.

 

Akuntabilitas Pembangunan Dipertanyakan

 

Mangkraknya sejumlah bangunan Koperasi Merah Putih ini menjadi persoalan serius yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait.

 

Jika benar terdapat puluhan bangunan yang belum terselesaikan serta tagihan material dan pekerjaan yang belum dibayarkan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian.

 

Pihak terkait perlu menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan pembangunan, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengadaan material dan pembayaran, berapa anggaran yang telah direalisasikan, serta apa penyebab terhentinya pekerjaan.

 

Selain itu, informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam persoalan pembayaran juga harus diklarifikasi agar tidak berkembang menjadi tudingan tanpa dasar.

BACA JUGA:  ‎Limbah Cair MBG SPPG Panaragan Jaya Diduga Sengaja Dialirkan ke Sungai, Warga Mengaku Alami Gatal-Gatal.

 

Hingga berita ini diterbitkan, keterangan dari pihak Kodim, Dandim, Koramil, maupun pihak yang disebut dalam keterangan narasumber masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.

 

Publik berhak mendapatkan kepastian. Program Koperasi Merah Putih yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat desa jangan sampai justru menyisakan bangunan terbengkalai, persoalan pembayaran, dan kerugian bagi masyarakat maupun penyedia material.

 

Tim redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

 

 

(Red)