TULANG BAWANG, indonewsmedia.com – Gelombang kemarahan rakyat di Kabupaten Tulangbawang kian membara. Sudah dua pekan berturut-turut, masyarakat tumpah ruah ke jalan menuntut transparansi dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai gagal mengelola distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya pertalite dan solar. Kamis (18/09/2025), ribuan massa kembali memadati titik aksi dengan suara lantang yang tak terbendung.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi pekan lalu, yang awalnya dipicu oleh aturan kontroversial Dinas Kominfo setempat. Kini, sorotan publik beralih tajam ke tubuh BUMD. Warga menilai, lembaga yang seharusnya menjadi penyelamat kebutuhan energi rakyat justru berubah menjadi beban karena diduga sarat kepentingan dan tidak berpihak pada masyarakat kecil.
Dalam orasinya, Andika Fortuba, salah satu orator, menggelegar menuntut perubahan:
“Turunkan direktur BUMD dan kembalikan normalisasi Pertamina yang dikelola BUMD. Sebab semakin lama dibiarkan, semakin ngelunjak,” teriaknya penuh emosi.
Andika juga mengultimatum pemerintah daerah agar tidak menutup telinga terhadap jeritan rakyat.
“Bila aksi kami tidak diindahkan, kami akan menggelar aksi yang lebih besar. Jangan sampai situasi ini memanas seperti demo di Kabupaten Pati,” tegasnya, disambut sorak dukungan massa.
Nada getir juga datang dari Nurhedi, yang melontarkan kritik dalam bahasa Lampung.
“Enow Agou Metei Ngakuk duit Lemow puluh gibew,” katanya dengan suara lantang—yang berarti “ini mau kamu orang ambil uang lima puluh ribu”. Sindiran itu menggambarkan kekecewaan rakyat terhadap dugaan praktik kotor yang menyelubungi distribusi BBM.
Kemarahan massa semakin memuncak ketika bupati Tulang Bawang enggan menemui demonstran.
“Bupati tidak pro rakyat! Bupati banci, tidak mau menemui masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi!” teriak warga dengan penuh amarah.
Gelombang perlawanan ini menandai krisis kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMD. Warga tak hanya menuntut distribusi BBM yang lancar, tetapi juga transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan nyata dari pemimpin daerah.
Publik kini menunggu: akankah pemerintah daerah berani menjawab tuntutan, atau justru terus bungkam di tengah bara kemarahan rakyat? (H/tim)
